Harian Berita — Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terpantau di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kementerian Kehutanan menemukan 73 titik panas atau hotspot berdasarkan pemantauan satelit.
Temuan tersebut berasal dari Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI). Data itu kemudian diteruskan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk segera dilakukan pengecekan di lapangan.
Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Banjarbaru, Wahyu Nurhidayat, mengatakan seluruh titik panas memiliki tingkat kepercayaan kategori medium.
“Hasil pemantauan SIPONGI Kementerian Kehutanan menggunakan satelit NASA-NOAA20 pada 12 Agustus 2026, di Kalsel teridentifikasi sebanyak 73 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan kategori medium,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8).
Dari jumlah tersebut, 14 titik berada di area PBPH. Kementerian Kehutanan telah menyampaikan informasi tersebut kepada perusahaan yang mengelola kawasan terkait.
Wahyu meminta pemegang izin segera melakukan verifikasi. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah titik panas benar-benar menunjukkan adanya kebakaran atau hanya anomali suhu.
14 Titik Panas Berada di Area Perusahaan
Sebanyak 14 titik panas yang berada di area PBPH tersebar di empat perusahaan. Rinciannya, enam titik berada di wilayah kerja PT Inhutani I Unit Pelaihari.
Kemudian, enam titik lainnya terdeteksi di area PT Dwima Intiga. Sementara itu, masing-masing satu titik berada di wilayah PT Hutan Rindang Banua dan PT Prima Multibuana.
Wahyu mengatakan informasi tersebut sudah disampaikan kepada masing-masing pemegang PBPH. Mereka diminta turun langsung untuk memastikan kondisi di lokasi.
“Informasi hasil pemantauan kemudian disampaikan kepada pemegang PBPH untuk segera dilakukan verifikasi lapangan serta penanganan sedini mungkin apabila ditemukan indikasi kebakaran,” katanya.
Menurut Wahyu, data hotspot menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peringatan dini karhutla. Petugas dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan lokasi yang perlu segera diperiksa.
Meski demikian, masyarakat tidak perlu langsung menganggap setiap titik panas sebagai kebakaran. Sistem satelit hanya mendeteksi adanya anomali suhu di permukaan.
Karena itu, petugas tetap harus melakukan pemeriksaan secara langsung. Hasil verifikasi lapangan akan menentukan apakah titik tersebut benar-benar berkaitan dengan kebakaran.
“Setiap titik panas yang teridentifikasi di dalam areal kerja PBPH perlu segera diverifikasi di lapangan. Informasi hotspot merupakan bagian dari sistem peringatan dini agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak tahap awal,” ujar Wahyu.
Kemenhut Dorong Respons Cepat
Kementerian Kehutanan terus mendorong pengelola kawasan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla. Langkah tersebut tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul dan meluas.
Menurut Wahyu, pencegahan harus dimulai sejak munculnya tanda-tanda potensi kebakaran. Pemantauan melalui satelit menjadi salah satu cara untuk mendeteksi ancaman lebih awal.
Setelah mendapatkan informasi hotspot, pengelola kawasan perlu melakukan verifikasi. Jika petugas menemukan indikasi kebakaran, penanganan harus segera dilakukan agar api tidak menyebar.
Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong perlindungan hutan berbasis data dan kerja sama berbagai pihak.
Selain mengandalkan pemantauan satelit, BPHL Banjarbaru juga meminta pemegang PBPH meningkatkan patroli. Kesiapan personel serta sarana dan prasarana pengendalian karhutla juga perlu diperkuat.
Wahyu menilai respons cepat menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Informasi dari satelit harus segera diteruskan kepada pengelola kawasan agar dapat ditindaklanjuti.
“Pendekatan ini menempatkan pemantauan satelit sebagai bagian awal dari rangkaian pencegahan. Informasi yang diperoleh kemudian harus diteruskan kepada pengelola kawasan, diverifikasi di lapangan, dan diikuti tindakan apabila ditemukan indikasi kebakaran,” ujarnya.
Dengan sistem deteksi dini yang berjalan cepat, pemerintah berharap potensi karhutla di Kalsel dapat segera diketahui. Penanganan sejak tahap awal juga diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.